Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan menilai inflasi di kedua wilayah masih berada dalam rentang sasaran nasional tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1%. Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 2,19% (yoy) dan PPU sebesar 2,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,42% (yoy).

"Meski demikian, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar di Balikpapan dengan andil 0,13% (mtm), seiring penyesuaian tarif penerbangan akibat kenaikan harga avtur. Beberapa komoditas seperti tomat, semangka, kangkung, serta minyak goreng juga mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca dan kendala distribusi," ungkapnya, Selasa (5/5/2026)

Sementara itu, lanjutnya, Kabupaten PPU mencatat inflasi sebesar 0,33% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,09% (mtm). Inflasi di PPU terutama dipicu oleh kenaikan harga tomat, semangka, bawang merah, bakso siap santap, dan minyak goreng. Tingginya curah hujan serta keterbatasan pasokan menjadi faktor utama kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sisi lain, sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, ikan tongkol, terong, dan kacang panjang mengalami penurunan harga di PPU, seiring membaiknya pasokan dan hasil produksi.

Kendati begitu, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti potensi penurunan produksi akibat musim kemarau mulai pertengahan 2026, serta gangguan pasokan dari Pulau Jawa sebagai daerah pemasok utama. Selain itu, peningkatan permintaan pangan seiring akselerasi program pemerintah juga berpotensi menambah tekanan inflasi.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat langkah pengendalian melalui TPID. Upaya tersebut meliputi operasi pasar, distribusi pangan bersubsidi, penguatan kerja sama antar daerah, hingga program ketahanan pangan seperti gerakan tanam cabai, padi, dan jagung.

"Ke depan, Bank Indonesia akan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak dalam wadah TPID untuk mendorong implmentasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) secara konsisten, terukur dan berkesinambungan, untuk menjaga tingkat inflasi daerah pada rentang sasaran inflasi nasional 2026, yaitu sebesar 2,5% ± 1%, serta mendorong optimalisasi implementasi program dan kebijakan yang telah tertuang dalam roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2025-2027 untuk seluruh TPID di Balikpapan, Penajam Paser Utara, serta Paser," tegas Robi Ariadi. (*)