Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Keluhan warga terkait kualitas air PDAM mendorong Komisi II DPRD Kota Balikpapan turun langsung ke lapangan. Senin (13/4/2026), rombongan dewan menyambangi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Sari di Kecamatan Balikpapan Tengah untuk menelusuri persoalan dari hulu hingga hilir.

Kunjungan lapangan (Kunlap) yang dilaksanakan sekitar pukul 10.00 wita itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah. Hadir pula Sekretaris Komisi II Taufik Qul Rahman ikut mendampingi serta anggota lainnya. Tampak pula perwakilan PTMB.

Adapun kunjungan ini tak sekadar inspeksi rutin. DPRD ingin memastikan apakah persoalan kualitas air berasal dari proses pengolahan atau justru terjadi di jaringan distribusi menuju rumah warga.

“Kami menerima laporan masyarakat terkait air yang berwarna kuning. Karena itu, kami ingin melihat langsung bagaimana proses pengolahan hingga pencampuran air baku dilakukan,” ujar pria yang disapa Adi ini di sela peninjauan.

Dari hasil pengecekan awal, lanjut Adi, pihaknya menilai kualitas air yang dihasilkan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) secara prinsip telah memenuhi standar. Namun, temuan tersebut belum menjawab seluruh keluhan warga.

Ia membuka kemungkinan adanya persoalan di luar instalasi, terutama pada jaringan pipa distribusi. Kebocoran, endapan dalam pipa, hingga kondisi jaringan yang menua disebut bisa menjadi faktor penyebab perubahan warna air.

“Kalau dari pengolahan sudah sesuai standar, maka perlu ditelusuri lebih jauh di jaringan distribusi. Bisa jadi ada kendala teknis di lapangan yang perlu segera dibenahi,” jelasnya politisi Golkar itu.

Tak hanya soal kualitas air, perhatian Komisi II juga tertuju pada penggunaan air bawah tanah di kawasan Karang Jati yang telah berlangsung lama. Adi menilai, pemanfaatan tersebut harus dikaji secara serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.

“Kita tidak ingin penggunaan air tanah ini berdampak pada penurunan tanah atau risiko longsor. Ini menjadi fokus kami juga. Jangan sampai nanti ternyata sudah terjadi rongga dan sebagainya, amblas, dan pada akhirnya jadi masalah. Harus ada kajian ilmiah yang komprehensif,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Balikpapan mendorong pelibatan kalangan akademisi dalam penelitian mendalam, termasuk dari perguruan tinggi. Kajian tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan jangka panjang terkait pengelolaan air bersih.

"Komisi II mendorong untuk adanya kajian yang nanti melibatkan universitas baik UGM ataupun UM dan sebagainya," ungkapnya.

Adi menambahkan, ke depan pihaknya juga menekankan pentingnya pengembangan sumber air baku baru serta perluasan jaringan distribusi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Balikpapan yang terus meningkat.

Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ditemukan solusi menyeluruh, agar masyarakat dapat menikmati layanan air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. (adv/man)