Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Baru-baru diresmikan setelah melakukan pembenahan, Pasar Klandasan mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi II DPRD kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman terkait pemeliharaan.
Taufik mengaku prihatin bahwa para penghuni pasar tradisional tersebut terkesan kurang memberi perhatian saat melakukan pemeliharaan.
"Sarang laba-laba dan sebagainya tidak dibersihkan, jadinya terkesan kotor. Memang pasar itu identik dengan adanya ini (sarang laba-laba, red), tapi kalau kita pelihara dengan baik maka insyaallah akan bagus," ucap Taufik kecewa seusai melakukan kunjungan lapangan (kunlap), Senin (24/2/2025), bersama Komisi II.
Pria yang karib disapa Putra Kilat itu juga menyebut bahwa setiap pasar di kota Balikpapan sudah dianggaran Rp 100 juta ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT)nya, termasuk pasar klandasan.
Maka dari itu, ia menekankan agar pasar itu mesti dimaksimalkan dalam pemeliharaannya.
"Masing-masing UPT di pasar itu sudah dianggarkan sekitar Rp 100 juta, maka harus dimaksimalkan pemeliharaannya. Jangan sampai baru diresmikan sudah terjadi pembiaran, makanya dijaga kebersihannya," pinta politisi PKB itu.
Kendati begitu, Putra Kilat berharap agar pasar rakyat itu dapat terpelihara dengan baik, terutama penataan tempat parkir serta area bongkar muatnya.
"Mesti dijaga dan semoga dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) kita," harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah meminta kepada seluruh masyarakat kota Balikpapan untuk tak terlalu khawatir pada harga-harga sembako saat mendekati bulan Ramadan 1446 Hijriah.
Menurutnya, setelah melakukan inpeksi dadakan (sidak) ke pasar-pasar tradisional di kota Balikpapan, tidak ditemukannya harga-harga sembako yang di luar nalar.
"Alhamdulillah secara umum untuk persiapan bulan Ramadan, masyarakat tak perlu khawatir walaupun ada kenaikan harga namun tidak terjadi secara signifikan. Artinya masih di atas kewajaran," kata pria yang karib disapa Adi itu.
Meski begitu, pada saat ada harga-harga yang naik di luar batas/kendali, maka dengan tegas Komisi II akan melakukan tindakan selanjutnya. Yakni sebagai contoh bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses jual beli, seperti indikasi penimbunan dan sebagainya.
"Itu salah satu alasan kami melakukan sidak lapangan. Tujuan kami melaksanakan sidak Pasar ini agar kami mendapat informasi yang riil," tegas politisi Golkar itu. (man)
Tulis Komentar