Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-9 di Gedung Parkir Klandasan, pada Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung ba'da Dzuhur itu, mengangkat agenda kesepakatan terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan Tahun 2025-2029 disertai Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD Kota Balikpapan. Kemudian, penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Balikpapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota

Balikpapan TA 2024. Dan persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD Kota Balikpapan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seusai memimpin jalannya Paripurna, Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman menyampaikan sejumlah poin krusial yang menurutnya tak bisa lagi ditunda, yakni penanggulangan banjir, perbaikan layanan air bersih, akses pendidikan yang merata, hingga layanan kesehatan yang benar-benar gratis untuk semua.

“Program lima tahun ke depan harus menjawab persoalan mendasar masyarakat. Bukan hanya bagus di laporan, tapi benar-benar terasa di lapangan,” ujarnya.

Salah satu sorotan tajam datang dari dunia kesehatan. Menurut Yono, saat ini BPJS Kesehatan masih terbatas yang baru mencakup 148 jenis penyakit. Padahal, kebijakan pusat sudah mendorong layanan kesehatan gratis tanpa batasan. DPRD ingin Balikpapan bergerak ke arah itu.

“Kami ingin layanan kesehatan ini betul-betul gratis tanpa diskriminasi. Apalagi ini sudah sejalan dengan program Gubernur Kaltim yang baru, yaitu juga mendorong pengobatan gratis," ungkapnya.

Banjir pun kembali menjadi ‘langganan’ pembahasan. Titik-titik rawan seperti kawasan MT Haryono masih terus terendam ketika hujan deras datang. DPRD meminta agar solusi banjir tidak hanya berupa normalisasi, tapi juga strategi jangka panjang dan terintegrasi.

“Selama banjir belum teratasi, maka aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi, akan terus terganggu. Ini harus jadi prioritas nyata, bukan retorika,” tambah Yono.

Air bersih pun tak luput dari kritik. Banyak warga mengeluh karena air yang mengalir dari PDAM masih sering keruh dan tak layak dikonsumsi. Pihaknya meminta pemerintah kota membuka sumber air baru dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Soal pendidikan, Yono menyebut pembangunan sekolah terutama SD dan SMP harus dilakukan secara konsisten tiap tahun. Ledakan jumlah penduduk membuat banyak sekolah kini kewalahan menampung murid.

“Kita butuh kelas baru, bukan sekadar plang sekolah baru. Pendidikan yang layak dimulai dari ruang belajar yang cukup,” katanya.

Namun, semua ambisi itu tak akan bermakna jika tak didukung dengan landasan hukum yang kuat. DPRD menekankan bahwa program-program dalam RPJMD harus dikawal agar masuk ke dalam Peraturan Daerah, sehingga pelaksanaannya tak gamang.

“Masukan saja tidak cukup. Harus ada dasar hukum, agar semua yang direncanakan bisa benar-benar dijalankan,” tutup Yono. (man)