Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya, untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, H. Haris, mengatakan usulan pembentukan pansus tersebut telah disampaikan secara resmi dalam persidangan DPRD sejak 22 Januari 2026 lalu. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai persoalan yang terjadi dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut.

“Fraksi PDI Perjuangan tetap mengusulkan agar Pansus RS Sayang Ibu dibentuk. Tujuannya untuk mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan proyek ini,” ujar Haris, saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan pembentukan pansus tidak hanya datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Sebelumnya, Fraksi PKB dan NasDem juga telah menyampaikan usulan serupa, yang kemudian disusul oleh Fraksi Gerindra.

Menurut Haris, proyek pembangunan RS Sayang Ibu telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan menjadi program penting pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru mengalami berbagai kendala.

Seperti diketahui, pembangunan RS Sayang Ibu yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Baru Ulu, hingga awal 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meski telah dianggarkan selama dua tahun, progres fisik proyek baru mencapai sekitar 20 persen, yang hanya berupa pancangan bangunan di sisi kiri dan kanan lahan. Sementara pekerjaan tanah urukan belum dilakukan.

Padahal, proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2025 dengan nilai anggaran lebih dari Rp100 miliar.

“Seharusnya dengan anggaran sekitar Rp106 miliar itu proyek sudah selesai pada 2025. Namun kenyataannya progresnya baru sekitar 17 persen, sementara kontraktor juga sudah menerima uang muka,” jelas pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan ini.

Haris menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, kegagalan pelaksanaan proyek yang sudah direncanakan sejak lama berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bagi warga Balikpapan.

“Program pembangunan rumah sakit ini tentu untuk kepentingan masyarakat. Kalau pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana, tentu yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD pada dasarnya hanya memiliki kewenangan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah kota. Sementara perencanaan dan pelaksanaan proyek berada di tangan pemerintah daerah.

Karena itu, pembentukan pansus dinilai penting agar DPRD dapat memperoleh gambaran utuh mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga kendala yang terjadi dalam proyek tersebut.

“Pansus ini penting agar semua anggota DPRD mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, DPRD bisa memberikan keputusan yang tepat ketika nantinya ada usulan anggaran lanjutan,” ujarnya.

Haris bahkan menyebut Fraksi PDI Perjuangan bisa saja menolak pengajuan anggaran lanjutan jika tidak ada kejelasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam proyek RS Sayang Ibu.

“Kalau tidak ada penjelasan yang jelas, tentu kami akan ragu untuk kembali menyetujui anggaran pembangunan. Karena sebelumnya DPRD sudah memberikan persetujuan, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menyinggung kemungkinan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara jelas hasil pemeriksaan tersebut sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

“Kalau ada temuan dari BPK, tentu harus diketahui dan dijelaskan secara terbuka. Apakah nantinya perlu dibentuk pansus atau cukup dengan rekomendasi, itu akan dibahas bersama pimpinan DPRD,” katanya.

Ia berharap pembentukan Pansus RS Sayang Ibu dapat segera diputuskan agar proses pengawasan terhadap proyek tersebut bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel.

“Tujuan kami sederhana, agar semuanya jelas dan transparan sehingga DPRD bisa kembali memberikan kepercayaan bahwa proyek pembangunan rumah sakit ini dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv/man)