Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, tidak hanya menyoroti insiden kapal yang diduga menabrak bagan tancap milik nelayan di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Ia juga mengungkap keluhan nelayan terkait aktivitas kapal pengangkut batu bara yang diduga mencemari perairan Teluk Balikpapan.

Raja sapaannya mengatakan, nelayan kerap menemukan batu bara yang terhambur di laut saat menjaring ikan. Kondisi ini dinilai meresahkan karena dapat mengganggu aktivitas penangkapan ikan sekaligus berdampak pada ekosistem perairan.

“Selain persoalan bagan yang tertabrak kapal, ada juga keluhan dari nelayan terkait batu bara yang sering terhambur di perairan Teluk Balikpapan. Ini perlu menjadi perhatian serius pihak KSOP, syahbandar, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di wilayah laut,” ujar Raja usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan nelayan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, laporan tersebut memang masih bersifat awal dan belum dibahas secara khusus dalam forum resmi. Namun keluhan serupa disebut cukup sering disampaikan oleh nelayan yang beraktivitas di perairan Balikpapan.

“Nelayan menyampaikan bahwa saat menjaring ikan, kadang yang lebih banyak didapat justru batu bara dibanding ikan. Ini tentu menjadi keluhan serius karena jaring yang seharusnya untuk menangkap ikan malah terisi material batu bara,” katanya.

Politisi Gerindra ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut karena aktivitas nelayan merupakan sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Jika perairan tercemar atau terganggu aktivitas kapal pengangkut batu bara, maka dampaknya langsung dirasakan para nelayan.

“Kita tentu prihatin. Nelayan melaut untuk mencari ikan sebagai sumber penghidupan mereka. Kalau yang didapat justru batu bara, tentu ini menjadi persoalan yang harus diperhatikan,” jelas Raja.

Meski demikian, ia menegaskan DPRD masih perlu mengumpulkan data lebih lengkap sebelum mengambil langkah lanjutan, termasuk memastikan kapal mana yang diduga menyebabkan tumpahan batu bara tersebut.

Menurutnya, pengawasan di laut memang lebih kompleks dibanding di darat karena tidak semua pergerakan kapal dapat langsung terpantau. Karena itu, peran sistem navigasi dan pemantauan kapal sangat penting untuk menelusuri aktivitas kapal di perairan Balikpapan.

“Di laut tidak seperti di darat yang ada CCTV. Karena itu pentingnya data navigasi untuk mengetahui kapal mana saja yang melintas dan apakah ada yang melanggar jalur pelayaran,” ujarnya.

Raja Siraj juga membuka kemungkinan adanya pemanggilan pihak terkait, termasuk perusahaan pemilik kapal atau tongkang batu bara jika nantinya ditemukan indikasi pelanggaran.

Namun ia menegaskan bahwa pembahasan terkait aktivitas kapal pengangkut batu bara kemungkinan akan menjadi ranah Komisi II DPRD Balikpapan yang membidangi sektor ekonomi dan sumber daya alam.

“Jika nanti memang ada indikasi pelanggaran, tentu bisa saja dilakukan pemanggilan melalui RDP. Tetapi untuk persoalan aktivitas batu bara kemungkinan akan dibahas oleh Komisi II,” pungkasnya. (adv/man)