Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Tekanan defisit anggaran yang terjadi secara nasional mulai terasa hingga ke daerah, termasuk Kota Balikpapan. Kondisi tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan harus ditata ulang dengan mempertimbangkan skala prioritas yang paling mendesak bagi masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Hj. Kasmah, menilai situasi keuangan yang sedang mengalami defisit memaksa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah dirancang.

Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran bukan hanya dialami oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan dampak dari kondisi fiskal yang juga dirasakan secara nasional.

“Situasi ini memang tidak hanya terjadi di Balikpapan. Karena ada defisit anggaran, banyak program yang akhirnya harus disesuaikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh daerah lain di Indonesia,” ujar Kasmah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah relatif memiliki ruang fiskal yang lebih longgar sehingga proyek pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar harus didahulukan.

Kasmah menilai, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat seharusnya menjadi perhatian utama. Salah satu proyek yang menurutnya perlu diprioritaskan adalah pembangunan flyover di kawasan Simpang Muara Rapak.

Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Balikpapan. Karena itu, kehadiran infrastruktur yang lebih aman dianggap sangat penting untuk mengurangi potensi risiko bagi pengguna jalan.

“Menurut saya, pembangunan flyover di kawasan Rapak harus menjadi prioritas. Kita tahu di sana sering terjadi kecelakaan, sehingga perlu penanganan serius melalui pembangunan infrastruktur yang lebih aman,” jelas politisi Golkar itu.

Lebih jauh, Kasmah menegaskan bahwa sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus pintu gerbang utama Kalimantan Timur, Balikpapan perlu terus melakukan pembenahan infrastruktur agar mampu mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, ia tetap berharap kondisi fiskal pemerintah dapat segera membaik, sehingga berbagai program pembangunan yang sempat tertunda dapat kembali berjalan optimal di masa mendatang. (adv/man)