Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Baharuddin Daeng Lalla, menyoroti dugaan insiden kapal yang menabrak bagan milik nelayan di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Ia meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan segera mengusut kejadian tersebut agar pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.

Hal itu disampaikan Daeng Lalla usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Balikpapan dengan perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pantai Bersinar Balikpapan Timur serta pihak KSOP Balikpapan, di kantor DPRD Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, keselamatan aktivitas di laut merupakan tanggung jawab KSOP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan. Karena itu, pihaknya meminta KSOP tidak melempar tanggung jawab dan segera menelusuri kapal yang diduga menabrak bagan nelayan tersebut.

“Ini jelas sebuah kecelakaan di laut. Tugas KSOP adalah memastikan keselamatan pengguna laut. Jadi harus ada upaya untuk mencari tahu kapal mana yang menabrak bagan nelayan agar ada pertanggungjawaban,” ujar Daeng Lalla.

Ia menambahkan, DPRD mendorong KSOP untuk berkoordinasi dengan pihak navigasi dan Vessel Traffic Service (VTS) guna menelusuri rekaman pergerakan kapal di perairan Balikpapan. Dengan begitu, identitas kapal yang diduga terlibat dalam insiden tersebut dapat segera diketahui.

Politisi Nasdem yang akrab disapa Daeng Lalla itu juga menekankan pentingnya percepatan penyelidikan. Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi pada awal Februari 2026 dan hingga kini telah berlalu lebih dari satu bulan.

“Semakin cepat diusut tentu semakin baik. Jangan sampai terlalu lama sehingga jejaknya hilang. Karena kejadian ini sudah lebih dari satu bulan, maka kami minta KSOP segera menindaklanjuti,” tegasnya.

Selain itu, Daeng Lalla menilai kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya penataan jalur pelayaran di perairan Balikpapan yang dinilai semakin padat. Menurutnya, pengaturan jalur kapal perlu diperjelas agar tidak mengganggu aktivitas nelayan maupun kapal yang keluar masuk pelabuhan.

“Selama ini jalur pelayaran di laut belum diatur secara optimal. Harus ada pembagian ruang yang jelas, mana jalur kapal besar, mana area aktivitas nelayan, sehingga tidak saling mengganggu,” katanya.

Ia berharap, selain mengungkap pelaku penabrakan, KSOP juga dapat memperbaiki sistem pengaturan jalur pelayaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Yang terpenting sekarang adalah menemukan kapal yang menabrak. Setelah itu baru dibicarakan bentuk tanggung jawabnya, apakah melalui ganti rugi atau mekanisme lain. Intinya nelayan harus mendapatkan keadilan,” pungkasnya. (adv/man)