poroskaltim.com, Samarinda- Dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, ST., MM, melalui dialog dengan mahasiswa pada hari Jumat (25/04/2025), menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, serta pengawasan program sosial di daerah. Sosialisasi ini menjadi wadah diskusi antara senator dengan masyarakat, yang turut menyampaikan berbagai tantangan nyata yang dihadapi warga, terutama di wilayah pelosok Kalimantan.

Aji menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyelesaikan masalah klasik seperti miskomunikasi kebijakan serta lemahnya sistem pengawasan. "DPD memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Maka ketika pengawasan tidak bersinergi, suara masyarakat seringkali tidak tersampaikan dengan utuh," ujarnya.

Dalam diskusi, isu pendidikan menjadi perhatian utama. Masih banyak anak di daerah kabupaten yang tidak mampu mengakses pendidikan menengah akibat minimnya sarana transportasi, jarak sekolah yang jauh, hingga ketiadaan SMA di beberapa wilayah. "Program ini seharusnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk pendidikan non-akademik, serta mengkaji ulang kurikulum yang kerap berubah-ubah," jelas Aji.

Selain itu, tantangan lingkungan seperti banjir di kawasan Sempaja, Samarinda, juga dibahas. Warga mengeluhkan penanganan yang hanya fokus di hilir tanpa menyentuh akar masalah di hulu. Aji menegaskan pentingnya amanah pusat dan daerah untuk selaras dalam menjaga keseimbangan ekosistem. "Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Regulasi harus diterapkan secara menyeluruh dari hulu ke hilir agar hasilnya tidak timpang," tambahnya.

Isu ketimpangan antara Kalimantan dan Pulau Jawa dalam hal fasilitas pendidikan, harga perlengkapan sekolah, dan kesejahteraan UMKM juga mencuat. Menurut Aji, kesetaraan belum merata dan ini menjadi tantangan besar bagi negara. “UMR yang rendah, keterbatasan akses pendidikan, dan disparitas harga menjadi bukti bahwa keadilan sosial sebagai salah satu pilar kebangsaan masih harus terus diperjuangkan,” tegasnya.

Dalam dunia pendidikan, isu penyelewengan dana bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP mencuat sebagai bentuk lemahnya pengawasan. “Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Aji.

Menutup sosialisasi, Aji Mirni Mawarni mengingatkan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. “Generasi muda harus cerdas memilih wakil rakyat yang peduli dan bekerja nyata. Karena masa depan bangsa ada di tangan kalian,” pungkasnya. (sal)